Seluruh Gaji Mega-Prabowo Diberikan ke Yatim Piatu

Jakarta, Kompas - Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto berjanji, jika terpilih, tidak akan memanfaatkan seluruh gaji dan sumbangan yang diterima selama program yang dijanjikan belum terpenuhi. Selain sebagai bentuk keseriusan dalam bekerja, kebijakan ini juga wujud keyakinan mereka bahwa yang selama ini dijanjikan dapat dipenuhi.

”Saya sudah bicara dengan Ibu Megawati. Sebagai kelanjutan komitmen kami pada ekonomi kerakyatan, jika terpilih, seluruh gaji dan sumbangan akan diberikan kepada yatim piatu, kaum duafa, dan korban bencana alam. Ini dilakukan selama sasaran yang ada di kontrak politik dan delapan program aksi belum tercapai,” kata Prabowo, Kamis (18/6) di Jakarta.

Dari 8 program aksi itu, 4 di antaranya adalah menjadwalkan kembali pembayaran utang luar negeri, menyelamatkan kekayaan negara, melaksanakan ekonomi kerakyatan, dan delapan program desa. Adapun empat program yang lain adalah memperkuat usaha kecil, kemandirian energi, pendidikan dan kesehatan, serta menjaga kelestarian alam.

”Kami akan melarang bank pemerintah membiayai proyek mewah. Sebab, yang dimiliki bank itu adalah uang rakyat sehingga harus dipakai untuk program pemberdayaan rakyat,” kata Prabowo. Ia meyakini, jika terpilih, mereka dapat memenuhi semua programnya karena pelaksanaan program itu hanya membutuhkan kebijakan dan kehendak politik.

Menteri ekonomi

Tim Kampanye Nasional Megawati-Prabowo memastikan, seandainya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Mega-Prabowo tak akan mengambil menteri-menteri ekonomi dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka memastikan bahwa kabinet nanti terdiri dari orang-orang yang memiliki rekam jejak mendorong ekonomi kerakyatan.

”Dalam diskusi tim kecil, kami memastikan tak akan mengambil menteri-menteri yang mendukung neoliberalisme,” kata Sekretaris II Hasto Kristiyanto kepada pers, Kamis.

Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dan Wali Kota Solo Joko Widodo juga menegaskan bahwa sesungguhnya ekonomi kerakyatan sudah lama dijalankan oleh kader-kader PDI-P yang duduk di eksekutif.

Joko Widodo mencontohkan pemberdayaan pedagang kaki lima ataupun pasar tradisional di Solo, seperti di Banjarsari, Manahan, dan Pasar Nusukan. ”Sekarang omzet mereka naik empat sampai enam kali. Pendapatan asli daerah juga meningkat dari Rp 6,7 miliar menjadi Rp 18 miliar,” kata Joko.

Dewan Pakar Gerindra, Endang S Thohari, juga menegaskan bahwa sekarang ini Indonesia harus benar-benar melaksanakan ekonomi kerakyatan. Dia mencontohkan, di Perancis saja negara memberi jaminan sosial, jaminan rumah, kepada rakyat.

”Kita yang punya konstitusi mengamanatkan ekonomi kerakyatan malah kebablasan dengan ekonomi pasar,” ujarnya.

Di Yogyakarta, dalam pertemuan Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja)—gabungan berbagai elemen di DIY pendukung keistimewaan DIY—dengan Tim Kampanye Daerah Megawati-Prabowo, Gentaraja menolak membuat kontrak politik dengan pasangan Mega-Pro. Semula pertemuan itu akan merancang kontrak politik Mega-Pro dengan masyarakat pendukung keistimewaan DIY.(NWO/SUT/RWN)